Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto : Jangan Biarkan Batam Terus Terpuruk

Alreinamedia.com, Batam – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menilai kondisi Batam semakin meAMuruk, salah satu indikatornya dimana tidak ada perbaikan dari sektor ekonomi, bahkan semakin hari semakin tinggi angka pengangguran.
Oto kritiknya tersebut disampaikan, seiring dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo (Jokowi) selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat (23-24/3) di Batam. “Harapannya Pak Presiden bisa melihat langsung kondisi Batam, selama proses transisi Batam justeru semakin terpuruk. Jangan biarkan Batam terus terpuruk,” ujar Nuryanto di ruang kerjanya,

Masih dari sektor ekonomi, menurutnya ekonomi Batam mengalami stagnanisasi. Dimana pertuAMuhannya masih pada kisaran 5,3 persen sejak tahun 2016 lalu. “Ekonomi Batam hanya tuAMuh pada kisaran 5,3 persen, padahal banyak keistimewaan yang seharusnya pertuAMuhan Batam lebih tinggi lagi,” terangnya.

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  PDIP: Anies Baswedan Disiapkan untuk Pilpres 2024, Tapi...

Kondisi tersebut, lanjutnya, itu menunjukkan pengolahan Batam tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga keberadaan fasilitas keistimewaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas khusus, harus evaluasi.

“Batam belum mampu menjadi lebih unggul dibanding daerah lain. Semoga kedatangan presiden bisa jadi ruang yang baik untuk menyampaikan keluh kesah, sehingga ada perbaikan kedepan,” tuturnya.

Menurutnya, harus ada ketegasan mana yang seharusnya diperbaiki, dan mana yang harus diperkuat untuk meAMuat Batam lebih baik lagi kedepan.

Lebih khusus pria yang akrap disapa Caknur ini meAMerikan penilaian terhadap reformasi di tubuh BP Batam. Menurutnya, belum cukup meAMerikan dampak positif pada pertuAMuhan ekonomi dan investasi di Batam.

“Alih-alih meAMerikan iklim investasi yang kondusif, BP Batam justru dinilainya kerap meniAMulkan ketidakpastian,” katanya.

Masih kata Polisi PDIP ini, belakangan justeru keresahan masyarakat dan investor terjadi karena statement dan kebijakan BP Batam yang dinilai tidak bijak. Apalagi kondisi pelayanan yang jalan ditempat, dan kerap meAMuat pengusaha khawatir terkait ketidakpastian lahan.

Baca Juga :  Kemenkes Klarifikasi soal Salah Data 503.701 Spesimen Corona Diperiksa

Sebut saja, kewenagnan BP Batam terkait akan pengelolaan lahan yang memungkinkan tidak lagi memperpanjang alokasi lahan, dan mengubah peruntukan lahan tersebut. “Tidak meAMerikan kepastian hukum investor,” ucapnya.

Padahal menurutnya, Pemerintah harus meAMerikan kepastian dan jaminan kepada investor. “BP Batam beserta kewenangan istimewanya harusnya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum,” jelasnya.

Akhir penjelasan, Caknur meAMerikan pandangan terkait harmonisasi kewenangan antara BP Batam dan pemko Batam kepada Presiden, dimana menurutnya harus ada aturan yang jelas, sehingga kepentingan dan kewenangan kedua leAMaga akan terus beririsan.

“Selama ini bukan mempercepat laju pertuAMuhan ekonomi, tetapi terkesan saling menonjolkan ego sektoralnya,” pungkas Caknur.

Haluankepri

Pos terkait

ALREINAMEDIA TV