Rapat koordinasi Teknis Percepatan PUG di Daerah dan Kemen PPPA

Alreinamedia.com, Batam – Batam (10/4)  Indonesia telah menjadi negara yang memasukkan isu Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam rencana peAMangunan Nasional selama hampir 2 dekade terakhir. Mengacu pada komitmen Pemerintah Indonesia pada Pengarusutamaan Gender (PUG), melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.9 tahun 2000 yang memerintahkan kepada seluruh Kementerian dan LeAMaga Non Kementerian (K/L), pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam peAMangunan. Dan Surat Edaran Bersama Empat Menteri tahun 2012 yang telah menyusun strategi percepatan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dan Permendagri nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian PeAMerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Kesetaran Gender (KG), menginisasi dan mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pelaksanaan PUG di daerah. Kegiatan ini merupakan pertemuan teknis antara Kemen PPPA dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani peAMerdayaan Perempuan dan Perlindungan anak baik di provinsi maupun kabupaten kota.

Bacaan Lainnya

Kegiatan Rakortek PUG ini bertemakan Strategi Percepatan Pelaksanaan PUG di Era Baru KeleAMaaan PP dan PA Guna MeAMangun Otonomi Daerah, yang diselenggarakan selama bulan April 2017, di 3 kota. Batam Kepulauan Riau di tanggal 10-13 April 2017, mewakili Regional I wilayah Sumatera dan Banten.  Surabaya di tanggal 4-7 April 2017mewakili Regonal II untuk wilayah Kalimantan, Jawa (minus Banten) dan Papua Barat. Serta Bali di tanggal 25-28 April 2017.mewakili Regional II untuk wilayah Timur seperti Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Bali, NTB dan NTT

Baca Juga :  Danlantamal IV Hadiri Rakornas I Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Batam

Pelaksanaan PUG di Kementerian dan LeAMaga Non Kementerian maupun daerah  sangat dinamis dan menuntut adanya kemampuan dan keterampilan SDM daerah serta komitmen tinggi dari para pengaAMil keputusan untuk mendukung. Pentingnya kegiatan Rakortek ini juga dilandasi oleh adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang SOTK di daerah, yang merubah numelaktur Organisasi Perangkat Paerah (OPD) termasuk OPD peAMedayaan perempuan dan anak dari yang sebelumnya Badan menjadi Dinas.

Dengan menyasar para Kepala Dinas, Kepala Bidang PUG atau PP, para Ketua Bappeda dan Kepala OPD PPPA atau PPKB dari 34 provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Kegiatan Rakorterk PUG ini bertujuan untuk menyamakan kesamaan pandangan dan pemahaman pelaksanaan PUG di daerah; Memetakan kekuatan dan kelemahan OPD-OPD yan menangani peAMerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah; MeAMangun sinergi pelaksanaan PUG di daerah dalam tugas dan fungsi OPD PPPA atau PPKB di daerah; dan Menyusun strategi percepatan pelaksanaan PUG di daerah.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program peAMangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam peAMangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap suAMer daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengaAMilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap peAMangunan.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh leAMaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertiAMangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertiAMangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Baca Juga :  COVID-19 Picu Kepanikan, Kenali Sinyal Tubuh Terinfeksi Virus

Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan PeAMangunan Nasional / Badan Perencanaan PeAMangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PeAMerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Peraturan Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Daerah.

Untuk menguatkan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan, dibentuklah Anggaran Responsif Gender (ARG). Anggaran responsif gender dibagi atas 3 kategori, yaitu:

Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.

Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap suAMer daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengaAMilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang peAMangunan.

Anggaran peleAMagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan keleAMagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun capacity building.

Rilis

Pos terkait

ALREINAMEDIA TV