Mahfud MD: Tak Ada Hukum Yang Melarang Orang Menganut Ideologi HTI Atau Komunis

JAKARTA – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyebut bahwa tidak ada hukum yang melarang orang menganut ideologi seperti organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bahkan komunis.

Menurut Mahfud, yang dilarang itu apabila ideologi tersebut digunakan untuk menggerakan orang-orang menentang ideologi negara.

Bacaan Lainnya

“Tidak ada hukum yang bisa melarang orang menganut paham atau ideologi termasuk HTI atau Komunis sekali pun, asal tidak diorganisir untuk menggerakkan orang-orang untuk ikut dan melawan ideologi negara,” ujar Mahfud lewat akun twitternya, Kamis (18/10/2018).

Beberapa diantara jutaan pengikutnya di twitter memberikan pendapat mereka terkait pernyataan Mahfud. Mereka menilai perkataan Mahfud itu benar dan sangat tepat

“Pak Mahfud sudah benar. Ideologi ada dalam pikiran. Bukan dalam organisasi. Organisasinya sudah dibubarkan termasuk keanggotaan. Isi pikiran orang tidak bisa dibubarkan kecuali muncul dalam perbuatan dan gerakan massif,” ujar salah satu netizen.

“Betul prof, karna itu masalah keyakinan sangat pribadi, yang bahaya itu kalau sudah menghasut, mengajak dan memaksa orang lain untuk sepaham dengan keyakinanya,” timpal yang lain.

Seperti diketahui, bermodalkan Perppu No.2 tentang Organisasi Kemasyakaratan, pemerintah secara resmi telah mencabut status badan hukum HTI pada 19 Juli 2017 lalu.

Langkah itu yang secara efektif membuat Indonesia menjadi negara ke-17 yang melarang kehadiran Hizbut Tahrir. 

Mengutip CNNIndonesia.com, beberapa pakar berpendapat, membubarkan organisasi (HTI) tak sama dengan upaya menghapus paham yang menganggap pemerintah sebagai ajaran radikal. Menghapus paham ini adalah tugas dari langkah awal pembubaran, yang jelas jauh lebih sulit. 

Itu tugas yang sangat berat. Di beberapa negara, anggota dan simpatisan Hizbut Tahrir faktanya tetap bertahan dan mengeluarkan teguh visinya meskipun telah terjadi berkegiatan. 

Di Kirgistan, Kazakstan, dan Tajikistan, anggota-anggota Hizbut Tahrir itu adalah mereka yang terlibat secara eksplisit. 

“Hizbut Tahrir mengisi ruang kosong dan menjadi bagian dari masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu yang miskin dan tertindas,” tulis Mohammad Iqbal Ahnaf, dalam artikelnya berjudul Setelah HTI Dibubarkan: Konsistensi atau Kompromi?

 

Heni Anggraini

Baca Juga :  BNN Sita 50 Kg Sabu Asal Malaysia di Dumai

Pos terkait

ALREINAMEDIA TV