Kepala Imigrasi Batam Menjamin Tidak Ada Pungli di Pelabuhan Harbour Bay

Kepala Imigrasi Kelas I Batam Lucky Agung Binarto, berserta staf.

alreinamedia.com, Batam – Terkait dengan dugaan Pungutan Liar yang dilakukan Imigrasi Kelas I Batam kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melewati Pelabuhan Harbour Bay.

Kepala Imigrasi Kelas I Batam Lucky Agung Binarto menjamin tidak ada penghapusan cap NTL (Tidak boleh masuk lagi Malaysia lagi, red) oleh Imigrasi Batam.

“Biarpun di paspor dihapus, data NTL tersebut tak akan hilang,” tegas Lucky, Kamis (3/1) pagi.

Kata Lucky, data NTL tersebut sudah direkam melalui mata dan sidik jari saat TKI tersebut membuat paspor.

“Sekalipun nama anda dirubah, atau cap tersebut hilang tak akan menghilangkan cap NTL ini. Karena sekarang sudah terekam melalui retina mata dan sidik jari,” katanya.

Sebelumnya, Ketua LSM Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Provinsi Kepri Jusri Sabri mengatakan, diduga masih banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masuk keluar melalui Pelabuhan Batam, dengan menggunakan izin berwisata.

Baca Juga :  Danlantamal VIII Pimpin Panen Jagung Seluas Lima Hektar

Praktek ini pun diduga dibekingi oleh Oknum Imigrasi yang bertugas di Pelabuhan Internasional Batam Center dan Harbour Bay, Pulau Batam.

“Bahkan sudah ada yang banyak dari TKI ini paspornya sudah dicap NTL (tidak boleh masuk lagi, red) oleh Imigrasi Malaysia. Tapi sama imigrasi dan mafia TKI Indonesia cap kotor paspor tersebut bisa dihilangkan dengan bahan kimia,” ungkap Jusri, Senin(31/12) pagi.

Untuk meloloskan Paspor ini, Mafia TKI dan Imigrasi memunggut biasa Rp100.000 hingga Rp200.000 /orang.

“Tergantung kotornya juga, kalau banyak ya pastinya biayanya lebih dan satu hari TKI illegal yang lewat tersebut bisa 300 sampai 600 orang per hari,” ucapnya.

Karena, kata Jusri, Sesuai degan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang telah disahkan DPR akhir Oktober lalu, pelaku yang terlibat pengiriman pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri secara illegal, dapat diancam pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar.

Baca Juga :  Wali Kota Batam Resmikan Batam Fighter Club Academy

“Ini harus jadi perhatian bagi serius bagi para stakeholder dalam penempatan pekerja migran. Ancaman pidana dan denda diberlakukan bersama-sama. Bukan pidana atau denda,” katanya.

Jusri menegaskan, saat ini ia telah membuat laporan langsung ke Dirjen Imigrasi untuk menindak Praktek Pungutan Liar (Pungli) ini.

“Kemarin suratnya sudah kita layangkan ke Dirjen Imigrasi,” sebutnya.

Ia juga berharap agar Polda Kepri melalui tim Saber Pungli. Segera menindak lanjuti adanya praktek pungli ini.

“Tangkap dan Tindak para mafianya,” tutupnya. (Budi Arifin)

Pos terkait

ALREINAMEDIA TV

BERITA DAERAH TERBARU