KPK Minta Keterangan Pasca OTT Gubernur Kepri

 

Alreinamedia. Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) masih memeriksa para saksi dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Nurdin Basirun, Gubernur Kepri non aktif, Rabu (24/7/2019) bertempat lantai 3 Polresta Barelang.

Setelah dua jam menjalani pemeriksaan oleh tim KPK, Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Provinsi Kepri, Jamhur Ismail, mengenakan kemeja biru turun dari lantai 3 Mapolresta Barelang, untuk melaksanakan Shalat Zuhur.

Dikatakan Jamhur, bahwa dalam kasus tersebut, ia hanya diminta memberikan keterangan terkait kasus suap dan gratifikasi tersangka oleh Gubernur Kepri non aktif.

Menurutnya Tim KPK tersebut, hanya memintai keterangan saja serta memeriksa beberapa dokumen.

Dari pantauan di lapangan, terlihat para awak media masih menunggu di lobby Polresta Barelang dan menunggu.

Selanjutnya para pejabat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemrov Kepri) menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk di minta keterangan atas kasus dari Nurdin Basirun (Gubernur Kepri non aktif), Rabu (24/7/2019) bertempat lantai 3 di Polresta Barelang.

Menurut Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri Heri Mokhrizal, Pemrov Kepri belum pernah mencatat izin reklamasi sepanjang tahun 2019.

Dikatakan Heri, menyangkut izin prinsip, izin itu tidak ada padanya, melainkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

“Hari ini ada 8 orang yang dimintai keterangan, selain saya. Ada Kepala Dinas Perhubungan Kepri Jamhur Ismail dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR), Abu Bakar, tutupya (Ramadan)

Pos terkait

ALREINAMEDIA TV

BERITA DAERAH TERBARU