KPK Selidiki Tas Bertuliskan Pemprov DKI yang Diterima Gubernur Nurdin

Metrobatam, Jakarta – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun didakwa menerima gratifikasi lebih dari Rp 4,2 miliar. Duit gratifikasi itu ditemukan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di rumah dinas dan ruang kerja Nurdin.

Dalam penggeledahan itu, ditemukan satu buah tas karton putih bertulisan ‘Pemerintah Provinsi DKI Jakarta’ berisi Rp 659.900.000. KPK akan menyelidiki lebih lanjut terkait temuan itu.

Bacaan Lainnya

“Tadi baru persidangan pertama kami menguraikan secara lebih rinci apa dugaan suap dan dugaan gratifikasi yang diterima yang bersangkutan. Nanti kita simak ya persidangan berikutnya, kalau eksepsi kan ada eksepsi, nanti kalau sudah masuk materi perkara akan dilihat satu per satu,” ujar Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

KPK akan mengumpulkan fakta-fakta lebih detail terkait tas bertulisan ‘Pemprov DKI’ itu.

“Terlalu cepat kalau sekarang saya jelaskan materi perkaranya karena nanti akan diuji satu per satu fakta terkait suap atau gratifikasi di perkara itu. Kita simak saja nanti,” ujar Febri.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor siang tadi, dijabarkan total penerimaan gratifikasi oleh Nurdin lebih dari Rp 4,2 miliar. Jaksa penuntut umum KPK mengatakan gratifikasi itu berasal dari sejumlah pengusaha terkait penerbitan izin pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan penerimaan lainnya dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau.

“Total penerimaan gratifikasi oleh terdakwa yang berasal dari para pengusaha/investor terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, dan izin reklamasi serta ditambah dengan penerimaan dari para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.228.500.000,” kata jaksa KPK membacakan surat dakwaan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Selain itu, Nurdin didakwa menerima suap SGD 11 ribu dan Rp 45 juta berkaitan dengan izin prinsip pemanfaatan ruang laut. Uang itu diduga KPK diterima Nurdin dari pengusaha bernama Kock Meng melalui Abu Bakar.

Jaksa Ungkap Ada Duit Gratifikasi

Jaksa KPK merinci dugaan gratifikasi yang diterima Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun. Duit itu salah satunya ditemukan di tas yang bertulisan ‘Pemprov DKI Jakarta’.

Hal itu terungkap dalam sidang dakwaan Nurdin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). Nurdin didakwa jaksa KPK menerima suap SGD 11 ribu dan Rp 45 juta berkaitan dengan izin prinsip pemanfaatan ruang laut. Uang itu diduga KPK diterima Nurdin dari pengusaha bernama Kock Meng.

“Menerima uang seluruhnya Rp 45 juta dan SGD 5.000 dan SGD 6.000,” ujar jaksa KPK membacakan surat dakwaan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Perbuatan Nurdin disebut jaksa dilakukan bersama-sama dengan Edy Sofyan dan Budy Hartono. Edy merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri, sedangkan Budy sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri. Keduanya juga sudah dijerat KPK sebagai tersangka. Sementara itu, pemberi suap adalah seorang pengusaha bernama Kock Meng dan perantara bernama Abu Bakar.

Selain didakwa menerima suap, Gubernur Nurdin didakwa menerima gratifikasi dari pengusaha dan pejabat lebih dari Rp 4,2 miliar.

“Total penerimaan gratifikasi oleh terdakwa yang berasal dari para pengusaha/investor terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi dan izin reklamasi serta ditambah dengan penerimaan dari para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.228.500.000,” kata dia.

Duit gratifikasi itu disebut jaksa masih terkait izin prinsip pemanfaatan laut, izin reklamasi, hingga duit dari kepala dinas di Kepri. Jaksa menyebut duit itu ditemukan saat tim KPK menggeledah berbagai lokasi, dari ruang kerja hingga rumah dinas Nurdin.

Menurut jaksa, uang itu salah satunya ditemukan dalam tas bertulisan ‘Pemerintah Provinsi DKI Jakarta’. Menurut jaksa, uang yang ditemukan dalam tas itu berjumlah Rp 659 juta.

“Satu buah tas karton putih bertuliskan ‘Pemerintah Provinsi DKI Jakarta’ di dalamnya berisi uang dengan total Rp 659.900.000,” jelas jaksa dalam dakwaan. (Red/detik)

Pos terkait