Mewujudkan Pilkada Yang Bermartabat

Ilustrasi Sumber Gambar: flickr.com

Oleh: Muhammad Makro Maarif Sulaiman, S.Sos.,M.A.

Pandemi Covid-19 telah membawa implikasi pada lintas aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara global, nasional, dan lokal. Implikasi tersebut telah menyentuh aspek mendasar dalam penyelenggaraan tata bernegara dan berbangsa yang dalam diskursus demokrasi dikenal sebagai politik. Politik menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan asas dan prinsip demokrasi, tidak hanya pada dinamika dari hierarki jabatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga mengenai partisipasi publik atau masyarakat sipil dalam penyelenggaraan tata pemerintahan.

Bacaan Lainnya

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, demokrasi di Indonesia yang semula stagnan karena otoritarianisme penguasa perlahan berbenah menjadi demokrasi yang terdesentralisasi dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dan hak menyuarakan pendapat dalam masyarakat sipil menjadi wewenang setiap daerah dalam satuan provinsi dan daerah tingkat di bawahnya yang dikenal sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan dan memajukan segala potensi alam, ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki.

Dalam ranah yang lebih praksis, sistem otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi langsung dalam momen pemilihan kepala daerah (pilkada). Partisipasi langsung disini berarti masyarakat sipil memiliki hak pilih langsung dalam memilih calon pemimpin daerah tanpa lagi diwakili oleh pihak legislatif. Begitu pula dalam ranah kontestasi politik, seperti halnya dalam bursa pemilihan calon presiden dan wakil presiden, pilkada menjadi momentum bagi para kontestan baik calon gubernur-wakil gubernur, calon walikota-wakil walikota, dan calon bupati-wakil bupati dalam mengerahkan daya dan kekuatan partai politik pengusung dan mobilisasi massa demi memenangkan kontestasi.

Badai Covid-19 belum reda dan bertepatan dengan momentum pilkada yang akan diselenggarakan di 270 daerah secara serentak pada bulan Desember tahun 2020. Muncul perdebatan mengenai rencana penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat daerah yang telah terlaksana sejak tahun 2005 tersebut. Presiden Joko Widodo tetap bersikukuh agar pilkada tetap terselenggara di tengah wabah pandemi Covid-19. Dua organisasi keagamaan di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memberi saran agar pilkada 2020 ditunda dan dilaksanakan di tahun depan atau hingga ada kepastian mengenai redanya wabah Covid-19 dan menurunnya angka kematian karena Covid-19.

Secara umum, bagi pihak yang ingin pilkada tetap terselenggara di bulan Desember 2020, cenderung memiliki pertimbangan mengenai efisiensi anggaran dan efektivitas waktu dalam menentukan pemimpin yang definitif. Pemimpin yang definitif dibutuhkan untuk menangani beragam permasalahan dalam tingkat lokal daerah karena sudah jelas tugas dan wewenangnya menurut undang-undang. Sedangkan bagi pihak yang ingin pilkada ditunda cenderung memiliki pertimbangan bahwa protokol kesehatan belum secara optimal dilaksanakan karena belum tingginya kesadaran dari sebagian masyarakat sipil serta angka orang positif Covid-19 dan angka kematian karena Covid-19 masih fluktuatif dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan secara signifikan.

Negara yang diwakili oleh presiden sebagai kekuatan dominan memiliki opsi agar pilkada tetap dilaksanakan. Wacana tersebut mengarahkan pada prioritas pelaksanaan teknis dan sistem prosedural yang didominasi oleh aspek rasionalitas dan keteraturan dalam tatanan birokrasi di Indonesia. Aspek rasionalitas dan keteraturan merupakan ciri kekuatan demokrasi negara-negara Eropa Barat yang mengglobal dan secara historis diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Aspek rasionalitas dan keteraturan tersebut di satu sisi berfungsi dalam memajukan tata politik dan pemerintahan di Indonesia, akan tetapi di sisi yang lain terkadang beterjangan dengan nilai-nilai humanisme. Dalam wacana post-kolonialisme, nilai-nilai humanisme berarti mendengarkan suara dan menerima aspirasi dari masyarakat sipil terutama dalam lingkup masyarakat ekonomi lemah, komunitas terkeksklusi secara sosial, dan kelompok yang memiliki kekurangan secara fisik.

Di masa pandemi Covid-19, struktur ekonomi mengalami keguncangan dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat sipil yang bekerja di sektor informal. Karl Marx melalui gagasannya mengenai determinisme ekonomi menjelaskan bahwa struktur ekonomi merupakan inti kekuatan pembentuk masyarakat. Secara psikologis, keguncangan ekonomi menimbulkan kepanikan, dan kepanikan tersebut secara medis dapat memperlemah imun seseorang ditambah dengan hiperrealitas dalam pemberitaan Covid-19 yang membuat masyarakat semakin takut. Dari hal itu dapat dikatakan bahwa keguncangan dalam aspek ekonomi berkelindan dengan meningkatnya risiko penularan dan menjadi risiko besar bagi masyarakat yang lemah secara finansial. Apabila tidak ada perbaikan ekonomi secara struktural, tentu dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat ekonomi lemah. Selain itu, bagi kelompok yang terkeksklusi secara sosial seperti kelompok LGBT dan kelompok yang memiliki kekurangan fisik seperti kelompok difabel rentan mengalami alienasi atau keterasingan dari lingkungan sosialnya. Alienasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketahanan mental. Menurunnya tingkat ketahanan mental berpengaruh pada rendahnya imun seseorang yang dapat menyebabkan mudahnya seseorang tertular atau terkena penyakit.

Pilkada baru sebatas merepresentasikan kepentingan mekanis, teknis, dan prosedur dan belum merepresentasikan kepentingan masyarakat sipil khususnya yang rentan dan tereksklusi dan situasi global yang berubah. Idealisme pilkada sebagai representasi masyarakat sipil agaknya masih sulit terjelma selama pendidikan politik berbasis Pancasila, kewarganegaraan, dan kebangsaan masih kurang diminati khususnya oleh generasi muda. Generasi muda cenderung lebih mudah terbawa oleh arus berbagai tontonan dan produk budaya asing yang dianggap sebagai gaya hidup kekinian dan kehilangan identitas sebagai anak muda gaul bila tidak mengikuti tren yang seperti itu. Hal itulah yang menyebabkan tumpulnya pemikiran kritis bagi sebagian generasi kekinian. Masalah lain yang timbul ialah politik uang yang sudah membudaya yang lebih mudah menyasar golongan ekonomi rentan dan organisasi sosial yang kurang mendapatkan rekognisi. Kedua komunitas tersebut mudah diajak untuk mendukung dan memilih salah satu pasangan kandidat melalui strategi politik uang disebabkan posisi komunitas yang termarjinalisasi dan kesadaran komunitas untuk memperbaiki keadaan hidupnya.

Kurangnya kepedulian dan pendidikan politik pada dan dari generasi muda dan kultur politik uang merupakan segelintir faktor di antara berbagai faktor yang cenderung melanggengkan pola top-down dan status quo dalam praksis penyelenggaraan politik. Politik uang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Pemahaman mengenai demokrasi masih sebatas pada urgensi pemilihan aktor politik pada ranah legislatif dan eksekutif. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya agraris masih terjebak dengan pola hubungan patron-klien dalam perpolitikan. Hal seperti itu yang mempertahankan budaya patronase dalam berpolitik. Bedanya pada rezim Orde Baru budaya patronase tersentralisasi pada keluarga Cendana dan kroni-kroninya, sedangkan pasca runtuhnya rezim Orde Baru budaya patronase terdesentralisasi melalui kontestasi antaraktor yang memiliki modal ekonomi dan jejaring sosial yang kuat dan mumpuni.

Wacana penyelenggaraan pilkada di saat Covid-19 menjadi momentum bagi kita untuk membentuk diskursus yang mendekonstruksi otoritarianisme politik yang terdesentralisasi. Diskursus yang mendekonstruksi tersebut harus dibangun melalui perspektif politik yang berbasis pada komunitarian sosial atau bottom-up yang dapat merefleksikan makna yang sebenarnya arti dari demokrasi yakni dari, oleh, dan untuk rakyat. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa latin yakni vox populi vox dei yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Berangkat dari ungkapan tersebut, gema-gema ketuhanan dapat menjadi counter-hegemony yang bisa mengendalikan sikap dan perilaku tendensius dari aktor-aktor politik yang tetap kukuh agar pilkada tetap dilaksanakan di saat dunia sedang menderita dan merana karena Corona.

Counter-Hegemony Terhadap Pilkada

Sejumlah pernyataan dan gagasan dalam diskursus counter-hegemony terhadap wacana penyelenggaraan pilkada di tengah badai Covid-19 dapat menjadi diskursus fundamental dalam penyusunan strategi kebijakan negara yang lebih mementingkan keselamatan nasional. Pernyataan dan gagasan yang counter-hegemony tersebut antara lain : pertama, pilkada yang tetap diselenggarakan di tengah wabah Covid-19 yang belum dapat dijinakkan merupakan agenda yang memang disetting untuk memperkuat tekanan oligarki politik di tengah kecenderungan sinisme masyarakat karena negara tidak optimal dalam meminimalisasi bertambahnya korban jiwa; kedua, pilkada masih merepresentasikan kekuasaan aktor politik dibandingkan kedaulatan rakyat. Jika representasi kedaulatan rakyat digunakan, maka sudah barang tentu rencana penyelenggaraan pilkada di tengah wabah Covid-19 bukan menjadi sesuatu yang fixed; ketiga, pengadaan anggaran untuk penyelenggaran pilkada di tengah pandemi global perlu dipertanyakan dan dipikirkan ulang, apakah itu lebih kuat merepresentasikan aspek teknis dan mekanis yang mendorong pilkada tetap terselanggara ataukah sudahkah memuat unsur untuk penjadwalan ulang pilkada demi meminimalkan potensi penyebaran Corona; keempat, penyelenggaraan pilkada di tengah wabah Covid-19 berpotensi memunculkan politisasi Covid-19 yang memunculkan klaim yang menyatakan bahwa pilkada sebagai jalan lurus untuk memilih pemimpin yang mampu menuntaskan masalah Covid-19. Ada upaya penggiringan politik masyarakat sipil dari subjek yang cenderung mengawasi menjadi subjek yang cenderung diawasi.

Pilkada Yang Bermartabat

Masyarakat sipil sekaligus juga sebagai masyarakat risiko memiliki beban dalam menanggung berbagai kerentanan sekaligus memiliki tanggungjawab moral dalam mengatasi kerentanan tersebut sebagai konsekuensi dari era modernitas. Dalam konteks demikian, sistem komunikasi dua arah antara negara dan masyarakat sipil diperlukan agar kritik dan aspirasi masyarakat sipil dalam menghadapi tekanan Corona bisa lebih tersalurkan dan terakomodasi.

Tindak lanjut dari komunikasi dua arah tersebut dapat menjadi sebuah tuntutan kepada negara untuk melakukan pembenahan sistem pilkada. Meminjam istilah dari Anthony Giddens, negara hendaknya melakukan strukturasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan terlebih ketika dunia sedang dihantam oleh gelombang Corona. Strukturasi yang dimaksud adalah negara melalui lembaga-lembaga politik yang dipercaya menerima dan menomorsatukan aspirasi mayoritas masyarakat sipil sebagai pemegang kedaulatan demokrasi yang sesungguhnya. Lantas negara membenahi aturan dan sumber-sumber daya terkait pilkada sesuai aspirasi mayoritas masyarakat sipil yang cenderung lebih mengutamakan keselamatan dibandingkan harus dipertaruhkan nyawanya demi kepentingan politik sesaat. Pembenahan aturan dan sumber-sumber daya tersebut selanjutnya dapat memperkuat pembenahan sistem dalam institusi kesehatan yang berpengaruh terhadap ketahanan dari sistem sosial. Ketahanan dalam sebuah sistem sosial akan menghasilkan masyarakat yang lebih adaptif terhadap fluktuasi Corona.

Pilkada yang tetap dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Corona yang belum menunjukkan penurunan secara signifikan di satu sisi akan berisiko membahayakan keselamatan masyarakat sipil. Di sisi yang lain, yang lebih substansial secara demokratis ialah kemungkinan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat sipil terhadap aktor-aktor penyelenggara negara. Ketidakpercayaan tersebut karena hak pilih masyarakat selama pandemi ini seakan-akan dijadikan sebagai objek dalam memenangkan kontestasi dan mengabaikan peran-peran demokratis dari masyarakat sipil itu sendiri. Peran-peran demokratis seperti kepercayaan dan partisipasi masyarakat sipil dalam pilkada merupakan barang mahal dalam sistem perpolitikan di Indonesia yang sudah direformasi. Barang mahal tersebut harus dikelola dengan kebijakan yang menyesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu.

Bukan tidak mungkin bahwa pilkada yang tetap dipaksakan di tengah pandemi merupakan hasil dari permainan politik para oknum tertentu demi melancarkan strategi bisnis dan memperoleh hierarki dalam sebuah jabatan pemerintahan. Hal tersebut melalui kuatnya representasi kekuasan dibandingkan representasi kedaulatan. Celah-celah tersebut dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang menghalalkan berbagai cara. Dalam menghadapi potensi dan kerentanan yang demikian, pilkada yang bermartabat harus dijunjung tinggi. Pilkada yang bermartabat adalah pilkada yang memberikan ruang-ruang aman bagi masyarakat sipil, bukan yang menumbalkan nyawa masyarakat sipil.

Lalu seperti apa solusi yang mungkin bisa dilakukan agar pilkada tetap dilaksanakan secara bermartabat dan tidak menumbalkan keselamatan masyarakat sipil? secara normatif memang harus digeser waktunya ke waktu dimana penyebaran Corona tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Ini membutuhkan diskusi dengan pakar medis. Tidak bisa tidak. Kemudian yang lebih penting setelah menemukan waktu yang tepat berdasarkan kajian dari pakar medis adalah menentukan strategi yang memungkinkan pemungutan suara dilakukan secara efektif. Alternatif pertama ialah pemilihan dan pemungutan suara di tingkat RT/RW. Alternatif tersebut melalui koordinasi terhadap setiap ketua RT/RW, kemudian setiap ketua RT/RW mengoordinasikan kepada warga RT/RW setempat bahwa tempat pemilihan dan pemungutan suara ada di tingkat RT/RW. Apabila pemilihan suara oleh warga telah selesai, petugas atau pihak yang berwenang mengambil kotak suara untuk selanjutnya hasilnya direkapitulasi menurut syarat dan ketentuan yang berlaku. Alternatif kedua ialah melalui pembagian waktu pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara. Alternatif tersebut melalui kesepakatan bersama antarpihak yang berwenang dalam menentukan jadwal daftar pemilih tetap (DPT) dalam memberikan hak suaranya.

Baik alternatif nomor satu maupun nomor dua meskipun secara teknis berbeda, tetapi memilik kesamaan yaitu dalam meminimalkan potensi penyebaran virus melalui pengurangan kerumunan orang. Dalam konteks yang demikan, protokol kesehatan tetap perlu dilaksanakan demi menggenapi upaya pemenuhan pilkada yang bermartabat dan berorientasi pada hak keselamatan masyarakat sipil. Baik hak pilih maupun hak selamat adalah bagian dari aspek kehidupan masyarakat sipil.

Pelaksanaan pilkada berorientasi pada hak masyarakat sipil dapat menjadikan pilkada yang berintegritas dan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tidak cenderung mementingkan ego pribadi maupun ego kelompok dimana menjadi tonggak dalam mengurangi pragmatisme dalam struktur dan kultur demokrasi di Indonesia.

Penulis adalah seorang pengamat sosial. Tinggal di Bantul, Yogyakarta.

Publiser: Imran Alwi

Pos terkait