BPJAMSOSTEK Mantap Tingkatkan Kepatuhan, Sepakat Teken Kerjasama Dengan POLRI

Alreinamedia.com, Jakarta – Kepatuhan atas regulasi yang berlaku terkait perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dirasa masih terus menjadi isu berkepanjangan.

Berbagai upaya pun dilakukan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), seperti penandatanganan nota kesepahaman dengan POLRI yang salah satu poinnya tentang kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja terhadap regulasi ketenagakerjaan.

Adapun kerjasama BPJAMSOSTEK dan Polri antara lain, pertukaran data dan informasi antara kedua belah pihak, pencegahan dan penanganan ketidakpatuhan pelaksanaan program Jamsostek, bantuan pengamanan, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta kegiatan lain yang disepakati bersama.

Selain Polri, BPJAMSOSTEK juga bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagai bentuk tindak lanjut atas badan usaha yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJAMSOSTEK.

Kesepakatan kerjasama dengan POLRI ini tentu lebih menegaskan urgensi atas perlindungan Jamsostek dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo berterima kasih dan besarnya harapan kepada POLRI atas kontribusi dan peran aktif serta sinergi antar lembaga negara dalam menegakkan regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Undang undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dengan sangat jelas menyatakan BPJAMSOSTEK dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap ketidakpatuhan pemberi kerja atau badan usaha yang bisa langsung dilaporkan ke instansi yang berwenang, dalam hal ini kita menggandeng POLRI untuk menunaikan fungsi tersebut,” tegas Anggoro, dalam keterangan pers yang diterima Patrolmedia, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga :  Lantamal IV Gelar Nobar Film G30S/PKI

Dirinya menggarisbawahi bahwa perlindungan program Jamsostek ini bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan badan usaha terhadap regulasi, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian atas kesejahteraan para pekerjanya.

Hal itu tertuang dalam pasal 2 UU 24/2011 bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berlandaskan 3 asas, yaitu kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial.

Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak memang diatur dalam Undang undang 24/2011 untuk mendukung BPJAMSOSTEK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut Anggoro kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya pihak berwenang memberikan tindakan hukum memiliki kontribusi positif dalam menegakkan regulasi.

Nota kesepahaman yang ditandatangani Anggoro Eko Cahyo, selaku Direktur Utama BPJAMSOSTEK bersama dengan Drs. Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri bisa segera terimplementasi agar penegakan regulasi UU no. 24/2011 dapat segera terwujud.

Kerjasama ini tak hanya berlaku bagi seluruh jajaran di tingkat Satuan Mabes POLRI, namun nantinya juga akan berlaku hingga ke tingkat Polda dan Polres se-Indonesia.

Dukungan masif seperti ini diharapkan mampu mempercepat tercapainya universal coverage (perlindungan menyeluruh) bagi seluruh pekerja sekaligus menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Baca Juga :  IPMKOB Pekanbaru Galang Dana Nyaris 5 Juta

“Kami memiliki target yang sangat menantang di akhir tahun 2024 mendatang dengan capaian 74 juta pekerja aktif yang terdaftar di BPJAMSOSTEK. Kondisi eksisting saat ini pekerja aktif masih berada di sekitar 30,6 juta dan ke depan peta potensi mayoritas pekerja informal atau BPU (Bukan Penerima Upah). Target ini sangat menantang bagi kami,” jelasnya.

“Kerjasama strategis seperti ini akan terus dilakukan sebagai ikhtiar dari manajemen BPJAMSOSTEK agar dapat terus beradaptasi dan selalu memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan untuk kesejahteraan pekerja Indonesia,” tutup Anggoro.

Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Batam Nagoya, Sony Suharsono sangat mendukung dan menyambut baik kerjasama tersebut.

“Kami berharap kerjasama BPJAMSOSTEK dan Polri dapat mengoptimalkan tingkat kepatuhan para pemberi kerja dan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya ke para pekerja,” ujar Sony.

Sony juga berharap kerjasama tersebut dapat mengurangi dan mencegah pelangggaran terhadap regulasi jaminan sosial yang dilakukan perusahaan atau pemberi kerja seperti perusahaan belum daftar program, perusahaan daftar sebagian program, perusahaan daftar sebagian upah,  serta perusahaan yang menunggak iuran.

“Kami merasa optimis dengan adanya dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak stakeholder dan pemangku kebijakan, maka perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja khususnya di Kota batam dapat segera terwujud,” pungkasnya. (Erwin)

ALREINAMEDIA TV