Daerah dan Desa Dapat Rp 858 Triliun, Sembako Murah Jadi Rp1,8 Juta

  • Whatsapp

Alreinamedia.com, Jakarta – Alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun depan sebesar Rp 858,8 triliun. Angka ini meningkat 5,4% dari perkiraan realisasi tahun ini dan 37,8% dari realisasi 2015 sebesar Rp 623,1 triliun.

“Pada tahun 2020, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 858,8 triliun,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan 2020 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Read More

Jokowi menambahkan bahwa bertambahnya alokasi transfer ke daerah dan dana desa akan diikuti peningkatan kualitas. Selain itu juga diharapkan belanja pemerintah daerah bisa meningkatkan layanan publik.

“Agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan,” ujar Jokowi.

Jokowi menyebutkan, peningkatan transfer ke daerah dan dana desa bisa dirasakan manfaatnya antara lain membaiknya pelayanan dasar publik.

“Seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari PAUD sampai dengan SMA sederajat,” kata Jokowi.

Selain itu, kesenjangan di pedesaan juga menurun. Jokowi mengatakan rasio gini turun dari 0,334 pada tahun 2015, menjadi 0,317 pada tahun 2019. Selanjutnya kesenjangan fiskal antar daerah, di mana Indeks Williamson turun dari 0,726 pada tahun 2015, menjadi 0,597 pada tahun 2018.

“Selain itu, melalui DAK fisik, Pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat. Selama periode 2017-2018,” lanjut Jokowi.

Jokowi menerangkan DAK fisik telah dimanfaatkan untuk peningkatan jalan sepanjang 17,7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan jembatan sepanjang 7,8 ribu meter, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 14,2 ribu unit, pembangunan laboratorium sekolah sebanyak 4,0 ribu unit, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sebanyak 373,1 ribu hektare, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 112,3 ribu unit, serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sebanyak 8,6 ribu unit per paket.

Baca Juga :  92.816 Narapidana Diberi Remisi, Kenapa Ahok Tidak?

Pada tahun 2020, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa. Diharapkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat.

“Selain itu, telah dialokasikan juga anggaran untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pembiayaan dari APBD,” tutur Jokowi.

Sementara itu, Dana Desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp 72 triliun. Penggunaan dana desa akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa.

“Sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global, melalui market place,” ujar Jokowi.

Kartu Sembako Murah Jadi Rp1,8 Juta

Jokowi juga mengerek bantuan pangan yang disalurkan melalui Kartu Sembako Murah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar 36,4 persen, yaitu dari Rp1,32 juta per keluarga menjadi Rp1,8 juta per keluarga.

“Dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp1,8 juta per keluarga, dari sebelumnya sebesar Rp1,32 juta per keluarga per tahun,” tutur Jokowi.

Sebelumnya, Kartu Sembako Murah merupakan salah satu janji Jokowi saat berlaga dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyebut total anggaran untuk program Kartu Sembako Murah tahun depan mencapai Rp25,7 triliun.

Kartu Sembako Murah merupakan salah satu upaya pemerintah melindungi 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Rencananya, bantuan itu disalurkan kepada 15,6 juta keluarga penerima Bantuan Pangan Non-Tunai.

Baca Juga :  Survei LSI: Ustad Abdul Somad Tokoh Agama Yang Paling Didengar Himbauannya oleh Masyarakat

Selain Kartu Sembako Murah, pemerintah juga menyalurkan anggaran pada 98,6 juta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat.

Bantuan pemerintah juga akan diberikan untuk mendukung usaha mikro dan UMKM. “Semua ini didesain untuk memastikan unit sosial dan ekonomi terkecil di masyarakat, baik keluarga maupun UMKM yang memang membutuhkan uluran tangan, dapat tersentuh langsung oleh program pemerintah,” jelasnya.

Dengan beragam bantuan tersebut, Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan tahun depan bisa ditekan di kisaran 8,5 persen hingga 9 persen. Selain itu, ketimpangan diharapkan menurun di kisaran 0,375 sampai 0,38 dan angka pengangguran juga ditekan ke tingkat 4,8 hingga 5,1 persen.

THR dan Gaji ke-13 di 2020

Di tahun 2020 pemerintah tetap akan memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada pegawai negeri sipil (PNS).

“Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara, dengan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR),” katanya.

Jokowi juga mengatakan, pemerintah akan mereformasi program pensiun di tahun 2020.

“Pemerintah juga menyiapkan reformasi skema program pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk aparatur negara,” tambahnya.

Namun, Jokowi mengatakan, belanja pegawai mesti sejalan dengan reformasi birokrasi. Menurutnya, jika tidak melayani dan menghambat investasi maka birokrasi akan dipangkas.

“Belanja pegawai yang meningkat harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. Birokrasi yang tidak melayani dan menghambat investasi, serta tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat, harus dipangkas. Anggaran belanja barang yang boros dan membebani APBN, harus dihapus,” terangnya. (mb/detik)

ALREINAMEDIA TV

  • Whatsapp

Related posts