HIBAH DAN BANSOS DI TANJUNGPINANG, APAKAH SEMUA SUDAH DI ATUR DALAM PERWAKO?

HIBAH DAN BANSOS DI TANJUNGPINANG, APAKAH SEMUA SUDAH DI ATUR DALAM PERWAKO?
Oleh :
Delia Nadila
Mahasiswa Administrasi Publik Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

Di saat masa pandemi yang sudah berjalan genap 1 tahun, Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berusaha membantu masyarakat nya yang sedang membutuhkan, baik bantuan yang di berikan secara langsung kepada warga maupun melalui organisasi atau LSM tanpa pandang bulu dan tanpa memilah – milah.
Di mulai dari bantuan sarana dan prasarana pasca bencana alam, bantuan sembako melalui zakat Aparatur Sipil Negara (ASN), bantuan bagi pelaku UMKM, bantuan RTLH, dan bantuan – bantuan lainnya.
Bantuan ini di lakukan dan di berikan sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat maupun organisasi serta membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, baik yang tetap maupun tidak tetap.
Untuk mengurangi beban masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan, Perwako (Peraturan Wali Kota) memberikan bantuan sembako dan lain – lain.
Pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 Rahma kembali memenuhi kebutuhan anggota BKMT yang memiliki usaha kecil – kecilan, bertempat di Masjid Sya’airillah, Perumahan Pinang Hijau, Hang Lekir, Tanjungpinang.
Dalam kesempatan ini, Rahma menyampaikan kepada anggota Majelis ta’lim yang memiliki usaha kecil menengah (UKM) bilamana mereka mengalami permasalahan atau kebutuhan dalam usahanya, dapat menyampaikan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Selanjutnya, banyak hal positif dalam kegiatan safari mesjid bersama BKMT tersebut. Selain untuk menambah ilmu tentang agama, juga dapat mempererat tali silaturahmi dan saling membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anggota BKMT.
Bantuan sosial terus di berikan secara bergiliran sesuai aturan berlaku yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang.
Terkait hal tersebut, Kabag Administrasi Kesra Kota Tanjungpinang, Saparillis memaparkan, bantuan sosial dan hibah menurut Perwako pasal 8 tentang kriteria pemberian belanja hibah.
Pertama, peruntukannya telah ditetapkan yang menjadi urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur.
Kedua, untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala nasional/internasional/regional.
Ketiga, untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD.
Empat, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lima, kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud point ke empat, dalam pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah menerima hibah terakhir kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Enam, memberikan nilai manfaat bagi daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Tujuh, memenuhi persyaratan penerima Hibah.
Selanjutnya, Menanggapi terkait bantuan sosial atau hibah bagi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Tanjungpinang beberapa waktu lalu, Saparillis menjelaskan bahwa pihak LVRI terakhir mengajukan proposal dan telah direalisasi kan tahun 2019 lalu.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, ia selama ini terus berupaya adil kepada semua organisasi masyarakat dan LSM yang ada di Tanjungpinang, namun diharapkan untuk bersabar dan mengikuti prosedur yang ada, tidak bisa cepat dan semua ada peraturannya.
Lalu Rahma menjelaskan, tercatat hingga saat ini beberapa program Pemerintah Kota Tanjungpinang yang pro rakyat sudah terbukti dan terealisasi.
Pada masa Pandemi saat ini bantuan sekecil apapun akan sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi masyarakat saat ini.
Tak sedikit pula masyarakat yang sudah di PHK pada saat muncul nya wabah ini. Hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat di Kota Tanjungpinang.
Tujuan adanya bantuan BLT dari APBD pemkot dan sembako dari Pemprov Kepri (Kepulauan Riau) dapat membantu meringankan beban masyarakat Kota Tanjungpinang, khususnya yang terdampak COVID-19.
Sampai saat ini, bantuan yang akan diberikan yaitu berupa Sembako tercatat sebanyak 61.967 (Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh) orang penerima manfaat. DiKota Batam ada 29.656 (Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam) orang, Kabupaten Karimun 7.473 (Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga) orang, Kabupaten Lingga 5.798 (Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan) orang, Kabupaten Bintan 5.000 (Lima Ribu) orang, Natuna 3.087 (Tiga Ribu Delapan Puluh Tujuh) orang, Anambas 1.275 (Seribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) orang, dan di Kota Tanjungpinang sebanyak 9.678 (Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan) orang.
Menanggapi hal tersebut, bansos (bantuan sosial) yang sudah terlaksanakan dari tahun ke tahun sudah terjalani, tetapi untuk respon dari perwako masih belum cepat tanggap dikarenakan adanya peraturan dan prosedur yang masih harus di patuhi.
Oleh karena itu di kondisi saat ini sangat dibutuhkan dukungan dan bantuan terutama dari Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dan yang sedang memerlukan.
Dan seperti kita ketahui banyak sekali dampak-dampak negative yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan kondisi masyarakat di Kota Tanjungpinang saat ini.
Semoga pandemi ini cepat berlalu dan bumi lekas sembuh, karena sudah banyak sekali hal-hal positif yang akan dilakukan setelah pandemi ini berakhir.

banner 336x280
Baca Juga :  Lakukan Aksi Pencurian di Tanjungpinang, Resedivis Asal Batam Ditangkap Polisi
banner 120x600

Responses (2)

Komentar