Jampidmil Hadir di Perbatasan Negara, Lakukan Sosialisasi di Kantor Bupati Natuna

Sekretaris Jampidmil Jaksa Utama Madya, Dr. Firdaus Dewilmar, SH. M.Hum saat membuka sosialisasi di Kantor Bupati Natuna

Alreinamedia.com-Natuna, Sektor pertahanan menjadi salah satu dari 5 pilar percepatan pembangunan Natuna, yang mana hal tersebut sudah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, diantaranya Kelautan dan Perikanan, Migas, Pariwisata, Lingkungan Hidup, dan Pertahanan.

Demikian disampaikan oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi, saat membuka Forum Group Discussion, Sosialisasi Tugas dan Fungsi Organisasi Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer (Jampidmil), di lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Rabu (16/11/2022)

Wan Siswandi menjelaskan, pembangunan Pertahanan di Daerah Ujung Utara NKRI itu, sudah berkembang sangat pesat. Hal ini sebagai wujud telah terealisasinya program percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sesuai instruksi sang Presiden.

“Dulu disini cuma ada Lanud, sekarang sudah terbentuk banyak satuan di tubuh TNI AU. Untuk AL, dulu hanya ada Lanal, itupun yang jadi Danlanalnya berpangkat Kapten, sekarang sudah Kolonel, dan bahkan sudah dibentuk Guspurla ujar Wan Siswandi, mengawali sambutannya.

Wan Siswandi mengaku, jika Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, sangat menyambut baik kehadiran aparat keamanan TNI-Polri di Natuna. Sebagai wujud dukungannya pertahanan, Pemda setempat telah menghibahkan lahan kepada pihak TNI, dan mendukung setiap program kerja Kepolisian.

Baca Juga :  Bersama Wakil Bupati, Wan Siswandi Hadiri Kegiatan Terbang Perdana Susi Air

“Kehadiran TNI-Polri sangat kita dukung, harapannya agar wilayah laut dan darat kami aman, sehingga kami yang tinggal di darat ini juga merasa aman,” ucap orang nomor satu di Bumi Laut Sakti Rantau Bertuah tersebut.

Sementara itu Sekretaris Jampidmil Jaksa Utama Madya, Dr. Firdaus Dewilmar, SH. M.Hum, mengakatakan, jika kehadiran mereka ke Natuna untuk memberikan sosialisasi terkait tugas dan fungsi didirikannya Jampidmil. Kata dia, organisasi ini baru dibentuk sekitar 1,5 tahun, yang anggotanya melibatkan jaksa dari Kejaksaan Agung, serta personil TNI.

“Sebenarnya terbentuknya Jampidmil ini merupakan permintaan dari PBB, agar kita melakukan feformasi antara TNI dengan Kejaksaan Agung. Tujuannya, agar kita semua, baik itu masyarakat sipil dan aparat, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” ucap Firdaus.

Kata Firdaus, terbentuknya Jampidmil merupakan sebuah jawaban, bahwa benar antara Kejaksaan dengan Panglima TNI telah mampu mengaktualisasikan, mensinergitaskan dan bekerjasama antara TNI dengan Jaksa Agung, dalam hal menjaga penegakkan hukum dilingkungan TNI.

Baca Juga :  Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadiri Musrenbang

Selain itu, terbentuknya Jampidmil sebagai wujud dan upaya untuk melakukan reformasi birokrasi dibidang kebijakan hukum. Tujuannya untuk mematahkan stigma-stigma negatif, bahwa oknum TNI yang melakukan pelanggaran pidana umum, akan memperoleh perlindungan hukum.

“Sehingga jika ada oknum-oknum ditubuh militer yang terlibat tindak pidana korupsi, dapat ditegakkan sesuai faktanya. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kedepan kita berharap, semua bisa bersinergi,” tegas Firdaus, seraya mencontohkan, jika ditubuh TNI pernah terlibat kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Angkut Agusta Westland (AW) – 101 di TNI AU pada tahun 2015-2017, yang merugikan negara hingga ratusan milyar rupiah.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Aspidmil Kejati Riau, Kolonel Laut Faisol, Kabag TU dan Pengelolaan Keamanan dan Pengawalan, Jaksa Utama Pratama, Agung Mardiwibowo, SH., Kasubbag Pemantauan dan Penilaian, Jaksa Madya, Yeriza Adhytia, SH. MH., Staff TU Muda Darma, Prasetyo Rahmad Kurniawan. Kemudian hadir pula, Sekda Natuna, Boy Wijanarko Varianto, Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik, Kejari Natuna, Imam MS. Sidabutar, SH.MH., para pimpinan OPD, FKPD, serta tamu undangan lainnya. (Red)