Alreinamedia.com- Kepri, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengatakan Pendapatan APBD kabupaten dan kota di Kepri, sebagian besar masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Dan menurutnya, hanya pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat yang ditandai dengan jumlah porsi pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang hampir seimbang.
Atas hal itu, Mendagri berpesan, agar pemerintah kabupaten dan kota di Kepri, lebih giat melakukan terobosan untuk menyerap pendapatan asli daerah.
Hal itu dikatakan Mendagri Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Evaluasi Target Pendapatan, Realisasi Belanja Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kepala Daerah Provinsi Kepri di Marriot Hotel Batam, Jumat (24/11/2023).
“Kuncinya, adalah investasi, dengan dukungan semua kepala daerah untuk investasi, akan mendongkrak pendapatan PAD di daerah,” kata Tito Karnavia.
Karena, lanjut mantan Kapolri ini tujuan pemekaran daerah itu supaya daerah bisa mandiri tidak sepenuhnya bergantung dari pemerintah pusat, karena itu sektor swasta memang harus didorong supaya daerah bisa punya sumber penghasilan yang lebih banyak.
Disisi lain, Tito Karnavian mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri, dalam upaya recovery ekonomi dalam upaya pengendalian inflasi serta alokasi dana hibah Pilkada tahun 2024.
Tito mengatakan, pemerintah daerah di Provinsi Kepri menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) untuk dana hibah pilkada tahun 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).
Provinsi Kepri adalah provinsi satu-satunya di Indonesia yang saya lihat sudah tandatangan NHPD untuk KPUD dan Bawaslu Daerah, kemudian tinggal aparat keamanan TNI dan Polri untuk meyakinkan Pilkada tahun depan berjalan lancar,” ungkap Tito Karnavian pada wartawan usai memimpin rapat.
Selain itu, Mendagri juga menyebut, dari data BPS pengendalian inflasi di Kepri juga sangat baik, dengan angka 2,46 persen pada Oktober 2023, dan angka ini lebih rendah dari angka inflasi nasional yang berada di 2,56 persen.
“Angka ini sudah bagus namun kita harus perhatikan juga akses ke beberapa daerah itu cukup sulit, sehingga jangan sampai kita terlena dan terus mengendalikan inflasi,” kata Tito.
Sementara itu, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya pada Menteri Dalam Negeri yang terus melakukan pengawasan dan pembimbingan ke pemerintah daerah.
Ansar mengatakan, banyak program pemerintah pusat yang membantu Provinsi Kepri. Salah satunya adalah program bantuan pangan pemerintah yang diberikan ke masyarakat.
“Bantuan Pangan Pemerintah dari bapak Presiden terbukti berhasil mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Gubernur Ansar.
Gubernur juga mengungkapkan, bahwa realisasi pendapatan Provinsi Kepri Tahun 2023 telah mencapai 79,77 persen. Ia optimis realisasi pendapatan Provinsi Kepri di akhir tahun nanti bisa melebihi target.
Rakor ini juga hadir Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Staf Khusus Mendagri Bidang Hukum dan Keamanan Irjen Pol Herry Heryawan, Wakajati Kepri Rini Hartatie, Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Kepala Perwakilan BI Kepri Suryono, Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus, dan seluruh Walikota dan Bupati se-Provinsi Kepri. (Ali)
Redaktur: Arizki
Silakan baca konten menarik lainnya dari ALREINAMEDIA.com di Google News
