Alreinamedia.com-Natuna, Minimnya keuangan Pemerintah Daerah Natuna Pada tahun 2025 ternyata membuat gejolak dari beberapa pihak.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh awak media ini , sebelumnya beberapa Nakes melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Natuna pada tgl 10 Maret 2025 dengan menuntut Tunjangan mereka segera dibayarkan.
Belum lagi desas-desus beberapa kontraktor yang ikut melakukan demonstrasi pada tgl 17 maret 2025 meminta haknya segera terbayarkan memperburuk situasi Pemerintah Daerah pada saat ini
Lantas apa yang sebenarnya terjadi mungkinkah rasionalisasi menjadi penyebabnya ?
Berdasarkan data yang dihimpun oleh awak media ini pada tahun 2023 yang lalu dari data Simstrada Dana transfer dari Kementrian Keuangan yang awalnya Rp 1,160 T menjadi Rp 1,485 T sehingga Realisasi anggaran menjadi bertambah sebesar 27% sehingga pada tahun tersebut Silpa keuangan Pemerintah Daerah sebesar 325 Milyar diluar Pendapatan daerah yang ada
Anehnya pada tahun 2024 yang lalu silpa yang seharusnya sebesar 325 Milyar didapatkan pada tahun 2023 jika ditambah dana TKDD 862 M Harusnya APBD Natuna pada tahun tersebut sebesar Rp 1.187 T diluar Pendapatan Daerah. Lantas mengapa menjadi Rp 1.303 T ? Mungkinkah dana kekurangan sebesar 116 Milyar itu dihasilkan dari Pendapatan Daerah( PAD) ?
Karena kalau dilihat dari data simatrada kekurangan dana yang belum teralisasi oleh kemenkeu Pada tahun 2024 sebesar 21 Milyar dan Tunda salur Propinsi Kepri 17 Milyar jika ditambah 17 + 21 = 38 Milyar sedangkan Hutang Pemerintah daerah 189 Milyar lantas bagaimana hal ini bisa terselesaikan oleh Pemerintahan Cen dan Jarmin
Mungkinkah Tambahan Pegawai dikorbankan dan Pembangunan akan dikurangkan untuk menutup bobroknya Pemerintahan Masa lalu ? (Arizki)
Silakan baca konten menarik lainnya dari ALREINAMEDIA.com di Google News
