Alreinamedia.com- , Mandetnya Roda pemerintahan di Kabupaten Natuna pada saat ini, kian hari kian memburuk.
Meskipun hari ini, Pada tahun 2025 Pemerintah Pusat telah menyalurkan Dana 199 Milyar kedaerah, tetapi dana yang telah masuk seolah belum bisa memberikan angin segar kepada Masyarakat Natuna.
Padahal berdasarkan data yang dihimpun oleh awak media ini per tgl 5 April 2025 baik Dana DAU dan DBH, sudah tersalurkan dengan baik oleh Pemerintah Pusat dengan rincian
Dana Alokasi Umum ( DAU ) = 122, 86 M
Dana Bagi Hasil ( DBH) = 31,27 M
Dana Alokasi Khusus Non Fisik = 18,59 M
Dana Desa = 26,38 Milyar dan jika ditotalkan menjadi 199,09 Milyar dan itu belum termasuk dana Kurang bayar yang telah ikut ditransferkan juga oleh Propinsi Kepri ke Natuna
Lantas mengapa roda pemerintahan seolah masih tersendat, padahal Hutang 189 M pemerintah daerah hanya TPP Bulan November saja yang baru tersalurkan sehingga 199 Milyar dana yang masuk, seolah tidak diketahui dimana rimba dan apa saja peruntukan yang telah terbayarkan oleh Pemerintah Cen -Jarmin pada saat ini !
Kini publik menanti akan kebijakan strategi dari pemerintah Natuna, baik eksekutif dan legislatif, meskipun sedikit pun belum ada keterangan Pers tersampaikan oleh sang Bupati mengenai kapan Hutang akan terselesaikan.Malahan dengan keadaan seperti ini, Bupati seolah lebih fokus terhadap Kinerja RSUD Natuna dikarenkan adanya gejolak dari Nakes masalah gaji serta dana Diskominfo yang ia sendiri meminta agar penegak hukum bisa melakukan pemeriksaan terhadap anggaran tersalurkan dengan total 858 juta dan seolah membenam persoalan Hutang Pemerintah daerah dengan total 189 Milyar tanpa kepastian yang tidak jelas kapan hal itu bisa terselesaikan.
Mesikipun kita ketahui bahwa hutang 189 M itu merupakan peninggalan hutang dari pemerintah daerah yang lama, tetapi seyoganya Pemerintahan sekarang suka tidak suka meski harus bisa menyelesaikannya.
Sebab jika mana dalam penggaran ada kesalahan dari TIM TAPD hingga banggar DPRD Natuna kala itu, seharusnya pemerintahan sekarang, harus bisa membuka seluas-luasnya tentang apa yang terjadi pada saat ini, sehingga Natuna terlilit hutang dengan angka yang fantastis mancapai 189 Milyar, Bukan malahan mengambil langkah membayar hutang TPP yang mana secara aturan, TPP bukanlah hal kewajiban yang harus segera direalisasikan disaat kemampuan keuangan daerah masih tersendat.
Atau mungkin memang Sang Bupati tidak faham dengan postur APBD, sehingga dari awal menjabat belum ada sedikitpun sepatah kata dari Bupati cen suilan yang merupakan mantan anggota DPR tersebut, untuk bersama-sama dengan mitranya DPRD Natuna, untuk mencari jalan keluar akan rumitnya persoalan daerah pada saat ini yaitu hutang Natuna yang mencapai 189 Milyar yang tidak tau kapan rimbanya akan terselesaikan
Silakan baca konten menarik lainnya dari ALREINAMEDIA.com di Google News
