Batam  

Pungutan Retribusi Sampah Lenyap Kadis DLH Batam Senyap, LSM Gebuki: Itu Uang Rakyat

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swada Masyarakat Gerakan Berantas Korupsi (DPD LSM Gebuki) Kepri, Thomas AE.

BATAM – Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Kepulauan Riau menuliskan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 menyajikan anggaran Pendapatan Retribusi sebesar Rp127.906.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp95.807.067.976,33 (74,90%). Realisasi pendapatan tersebut antara lain bersumber dari Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp34.883.614.570,00.

Proses pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Hasil pemeriksaan pada objek retribusi pelayanan persampahan diketahui beberapa hal sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tarif untuk lembaga pendidikan kategori sekolah adalah sebesar Rp25.000,00 per bulan. Selain itu, untuk sekolah yang memiliki kantin, akan dikenakan tarif retribusi per masing masing kantin berdasarkan luas bangunannya, mulai dari Rp10.000,00 untuk kantin yg berukuran 21 m.

Berdasarkan keterangan dari beberapa sekolah, diketahui bahwa pihak sekolah melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan setiap bulan dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hasil konfirmasi dari seluruh kepala sekolah SD dan SMP diketahui bahwa pihak sekolah mendapatkan pelayanan dari kendaraan pengangkut sampah dengan atribut Dinas Lingkungan Hidup atau Kecamatan/RW setempat.

Pemeriksaan secara uji petik atas 43 sekolah diketahui terdapat beragam tarif pungutan retribusi mulai dari Rp25.000,00 s.d. paling besar Rp1.000.000,00 per bulan.

Pengujian lebih lanjut atas dokumen SPJ Dana BOS diketahui beberapa sekolah merealisasikan belanja jasa pengolahan sampah dengan tarif yang berbeda-beda setiap sekolah. Pemeriksaan secara uji petik atas 43 sekolah diketahui terdapat beragam tarif pungutan retribusi mulai dari Rp25.000,00 s.d. paling besar Rp1.000.000,00 per bulan.

Hasil konfirmasi terhadap 32 sekolah diperoleh informasi bahwa semua pihak sekolah yang diwawancarai tidak mengetahui tarif retribusi yang seharusnya dipungut oleh Dinas maupun RW/Kecamatan setempat. Pihak sekolah hanya ditagih kemudian membayarkan agar sampah sekolah tetap diangkut. Proses penagihan tidak menggunakan SKRD atau dokumen tagihan lainnya, namun secara lisan oleh pihak penagih.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup selalu menggunakan SKRD dalam menagihkan retribusi kepada sekolah. Adapun jika tidak menggunakan SKRD dan disetor melalui rekening selain kas daerah, maka pungutan tersebut bukan dari petugas pemungut dinas atau transporter. Terhadap transporter yang melayani persampahan di sekolah namun retribusinya dipungut tidak menggunakan SKRD tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan menyatakan tidak mengetahui adanya hal tersebut.

Pungutan atas Pelayanan Kebersihan Tidak Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp110.044.000,00

Sesuai dengan ketentuan, pemungutan retribusi pelayanan persampahan dilakukan berdasarkan SKRD. Selanjutnya penerimaan pembayaran atas retribusi tersebut dicatat oleh Bendahara Penerimaan Dimas Lingkungan Nidup berdasarkan bukti pembayaran tunai atau transfer ke rekening Kas Daerah. Pemeriksaan pada beberapa sekolah menunjukkan terdapat pembayaran retribusi pelayanan persampahan oleh sekolah yang tidak masuk ke rekening Kas Daerah dan tidak tercatat sebagai pendapatan retribusi.

Berdasarkan bukti pembayaran retribusi pelayanan persampahan pada sejumlah SD Negeri, diketahui sebanyak 43 sekolah membayarkan retribusi dengan total belanja Rp99.259.000,00. Penelusuran pada rekening koran Kas Daerah dan Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup diketahui hanya Rp5.365.000,00 yang masuk ke rekening kas daerah. Terdapat selisih Rp93.894.000,00 (Rp99.259.000,00Rp5.365.000.00) yang tidak diakui sebagai pendapatan retribusi dan tidak disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021.

Baca Juga :  Bapelkes Dijadikan Tempat Karantina Pasien Covid-19

Selain SD Negeri, pengujian dokumen yang sama dilakukan pada 19 SMP Negeri diperoleh nilai pembayaran retribusi pelayanan persampahan sampah dengan menggunakan Dana BOS TA 2021 adalah sebesar Rp34.434.000,00. Namun, berdasarkan rekening koran Kas Daerah dan BKU Bendahara Penerimaan, retribusi pelayanan persampahan yang masuk ke rekening kas daerah sebesar Rp18.284.000,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp16.150.000.00 yang tidak diterima oleh Pemerintah Kota Batam sampai dengan 31 Desember 2021.

Atas kekurangan tersebut, Bendahara Penerimaan juga tidak mencatat sebagai pendapatan maupun piutang sebab tidak ada juru pungut atau pihak ketiga yang melaporkan pendapatan tersebut melalui slip setoran.

Proses pembayaran retribusi di atas terdiri dari tunai atau ditransfer ke rekening pribadi pihak penagih. Bendahara Penerimaan menyampaikan pihaknya telah melakukan penelusuran ke kas daerah namun atas selisih Rp110.044.000,00 (Rp93.894.000,00 + Rp16.150.000,00) tersebut tidak masuk ke Rekening Kas daerah.

Hasil konfirmasi kepada SD Negeri dan SMP Negeri diperoleh informasi bahwa pihak sekolah tidak dapat memastikan apakah petugas penagihan retribusi tersebut merupakan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup atau pihak ketiga sebab tidak pernah menunjukkan identitasnya.

Namun pihak sekolah memastikan bahwa sekolah mendapatkan pelayanan dari kendaraan pengangkut sampah dengan atribut Dinas Lingkungan Hidup atau Kecamatan RW setempat.

Pendataan dan Pemutakhiran Data Per Objek Retribusi Tidak Dilakukan Secara Berkala

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup memiliki 90 juru pungut yang ditugaskan untuk melakukan pemungutan di area yang telah ditentukan. Juru pungut retribusi tersebut merupakan teriaga harian lepas (THL) Pemerintah Kota Batam yang dikelompokkan sesuai objck retribusi antara lain objek retribusi perumahan (tunai dan barcode), objek retribusi pedagang kaki lima, dan objek retribusi yang menggunakan SKRD.

Terdapat 37 jenis objek retribusi yang berpotensi sebagai penerimaan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pengujian pada daftar SKRD per jenis objek retribusi dan data pembayaran yang telah masuk ke Kas Daerah diketahui bahwa Sub Bidang Retribusi pada Bidang Pengelolaan sampah belum melakukan pendataan dan pemutakhiran data per objek retribusi secara berkala, dengan penjelasan sebagai berikut. :

1). Dari 144 SD Negeri di Kota Batam, terdapat 101 SD Negeri yang belum dilakukan pendataan oleh Kepala Seksi Retribusi. Sebanyak 43 SD Negeri yang menggunakan pelayanan persampahan Dinas/Kecamatan, hanya 14 sekolah yang menyetorkan retribusinya Kas Daerah dan sisanya sebesar Rp93.894.000,00 tidak masuk ke Kas Daerah.

2) Sejumlah 64 SMP Negeri di Batam, di antaranya 11 sekolah yang membayar seluruh retribusi ke kas daerah. Pada tahun 2021 tercatat 19 sekolah menggunakan jasa pengumpulan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Kecamatan. Untuk 45 sekolah lainnya belum dilakukan pendataan oleh Seksi Retribusi Bidang Pengelolaan Sampah.

Baca Juga :  PROMO NOVEMBER WOW, WOW DISKON-NYA WOW HADIAH-NYA

3) Hanya terdapat 3 kos kosan se Kota Batam yang membayar retribusi ke kas daerah pada TA 2021. Wajib retribusi kos kosan tersebut berada dalam satu kelurahan. Potensi pendapatan retribusi kos kosan pada kelurahan maupun kecamatan lain tidak dilakukan pendataan dan pemutakhiran secara berkala.

Atas objek objek retribusi pelayanan persampahan yang tidak terdata, Dinas Lingkungan Hidup belum dapat memastikan siapa yang memberikan pelayanan dan kemungkinan dipungutnya retribusi oleh pihak pihak yang tidak berizin.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi Dinas Lingkungan Hidup disampaikan bahwa proses pendataan dilakukan berdasarkan laporan dari juru pungut.

Sampai dengan 31 Desember 2021, belum ada pendataan potensi pendapatan secara menyeluruh untuk seluruh jenis objek retribusi yang dapat dipungut. Selama juru pungut tidak melaporkan wajib retribusi baru maka tidak akan tercatat sebagai wajib retribusi di Dinas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Retribusi Dinas Lingkungan Hidup juga menambahkan bahwa pada tahun 2021, Scksi Retribusi belum melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi alur pembayaran retribusi kepada wajib retribusi SD Negeri dan SMP Negeri.

Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atas Retribusi Tahun 2021 Belum Diterbitkan.

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2021 dalam catatan atas laporan keuangan disajikan sebesar Rp2.970.481.000,00. Perhitungan tersebut diperoleh dari jumlah SKRD tahun 2021 yang telah diterbitkan dikurangi dengan realisasi pendapatan retribusi. Seksi Retribusi tidak menerbitkan STRD atau surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran pada SKRD.

Kepala Seksi Retribusi menyatakan selama tahun 2021, objek retribusi tetap ditagih dengan pendekatan sosialisasi kepada wajib retribusi. Selain itu, disampaikan juga bahwa Dinas Lingkungan Hidup merasa belum optimal dalam memberikan layanan sehingga belum dikeluarkan surat teguran atau surat peringatan sebagai upaya penagihan. Selain belum diterbitkannya Surat Tunggakan Retribusi Daerah (STRD), Seksi Retribusi memutuskan untuk tidak memberlakukan denda atau sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran agar pendapatan retribusi tetap masuk untuk mencapai target anggaran pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pencatatan Nilai Retribusi pada Aplikasi e Retribusi Lebih Rendah dari Nilai pada BKU Sebesar Rp188.374.870,00.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swada Masyarakat Gerakan Berantas Korupsi (DPD LSM Gebuki) Kepri, Thomas AE menyebut, persoalan pungutan sampah yang tidak disetorkan ke kas daerah perlu ditelusuri dan diusut tuntas.

“Kalau tidak disetorkan ke kas daerah berarti ada indikasi penyimpangan, perlu ditelusuri dan diusut,” ucap Thomas, Rabu (29/6/2020) di Batam.

Dikatakan Thomas, berapa pun pungutan retribusi daerah semestinya harus disetorkan ke kas daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Itu uang masyarakat, karena dipungut dari masyarakat, bukan untuk masuk kantong,” ketusnya.

Sampai berita ini dipublikasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Herman Rozie belum memberi tanggapan saat dikonfirmasi terkait temuan BPK RI Kepri. (RED)

ALREINAMEDIA TV

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan oleh advertiser. Wartawan Alreinamedia.com tidak terlibat dalam aktivitas jurnalisme artikel ini.