Tanjungpinang – Polemik yang akhir ini terjadi antara BUMD dan Bobby Jayanto yang merupakan Tokoh Masyarakat Tanjungpinang dan juga Anggota DPRD Kepri hingga saat ini belum ada akhirnya.
Sebelumnya seperti dilansir dari beberapa media di Kepulauan Riau akhir – akhir ini Bobby Jayanto meminta Direksi BUMD Kota Tanjungpinang diganti dengan yang lebih layak jika tidak profesional dalam bertugas
Masih kata politisi NasDem ini, kalau pemko tidak punya SDM yang profesional sebaiknya urusan Pasar di swastakan saja. Bisa melalui tender untuk pengusaha yang berminat mengelola Pasar BUMD dan jelas angkanya untuk sebagai penerima PAD setiap tahun.
Dilansir keprinews.co, pada rapat internal Pemko Tanjungpinang yang dihadiri oleh pejabat Disperindag, Bagian Ekonomi, Dinas PUPR, BUMD dan Walikota Tanjungpinang, Senin (22/8/2022) di Kantor Disperindag Tanjungpinang, terungkaplah mafia lapak yang membuat sejumlah pedagang menjerit.
Pernyataan ini kemudian ditanggapi oleh Direktur Utama BUMD Tanjungpinang, Fahmi
Dilansir dari Radar Kepri, Menurut Fahmi, bahwasanya pasar tradisional kita khususnya dipasar KUD itu sudah tidak layak lagi dan terjadi keretakan diakibatkan karena usia bangunan sudah 30 sampai 40 tahun. Karena pasar itu sudah tidak respentatif lagi untuk di huni para pedagang.
Fahmi mempertanyakan.”Apakah pak bobby tau atau tidak tau layaknya pasar KUD tersebut dengan kondisi yang sudah buruk ? Apalagi ditambah dengan sempitnya akses jalan keluar masuk di daerah tersebut.”ujarnya.
Makanya, lanjut Fahmi ada program untuk revitalisasi menjadikan pasar tradisional yang berstandar SNI.”Maka dari itu baru kita promo untuk bagaimana meramaikan diobjek tersebut dan bukan seperti sekarang ini.”jelasnya.
Dilanjutkan Fahmi.”Kita jangan menutup mata dan telinga kalau melihat bangunan tua ini seperti banyak rusak meja, lantai hanya semen doang dan juga dibawahnya banyak sampah serta binatang buas yang bersangkar dibawah tersebut.”bebernya.
Menurut Fahmi.”Bukan dikatakan profesional atau tidaknya profesionalnya mengelolah pasar di KUD tersebut, tapi lihat kondisi bangunan tersebut layak atau tidak layaknya.”terangnya.
Dilanjutkan Fahmi.”Kalau dibilang pak bobby pengelola itu ke swasta saja maka terjadinya contoh seperti pasar Bintan Center (Bincen) yang harga sewanya cukup fantastis membuat para pedagang mengeluh dan menjerit.Apakah itu dikatagorikan membantu masyarakat ??”tanya Fahmi.
Maka dari itu, Fahmi mengatakan.”Bapak selaku Anggota Dewan provinsi harus memikirkan macam mana pembangunan khususnya pasar atau tempat-tempat strategis lainnya untuk dapat dirasakan masyarakat kota Tanjungpinang.” Pungkasnya.
Menanggapi polemik yang dilakukan antara BUMD dan Bobby Jayanto, hal ini direspon langsung oleh Ketua Laskar Lembaga Adat Kesultanan Riau – Lingga Kota Tanjungpinang, Said Ahmad Syukri, Sabtu (10/9).
Said Ahmad Syukri alias SAS Joni menilai Bobby bungkam ketika ditanyai maksud dan tujuan meminta Dirut BUMD Kota Tanjungpinang untuk mundur karena dianggap gagal mengelola BUMD.
“Kenapa Pak Bobby bungkam? jangan hanya berani mengkritik tapi tak mampu dikritik dan memberikan solusi. Beliau yang dijuluki harimau kepulauan terkesan seperti harimau tanpa kuku.
Lanjutnya ia menilai Bobby hanya mengaburkan pernyataan Wali Kota Tanjungpinang terkait lapak yang dikuasai oleh oknum keluarga Anggota DPRD Kota Tanjungpinang
“Seakan pernyataan Pak Bobby Jayanto mengaburkan keterangan Wali Kota yang menyebutkan ada oknum DPRD yang notabene partai yang sama dengan beliau bahwa suaminya menguasai lapak di BUMD Tanjungpinang ,” tutup SAS kepada awak media. (Hs)
